Pengurusan Sertifikat Tanah, Terbuka tapi Belum Memudahkan

Pengurusan Sertifikat Tanah, Terbuka tapi Belum Memudahkan

Kantor pertanahan belum cukup membantu menjelaskan proses pengurusan sertifikat dan biayanya secara gamblang.

Bisa dimaklumi Presiden Joko Widodo jengkel dengan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN ), sehingga mengganti menterinya. Tidak seperti mengurus paspor di kantor imigrasi atau memperpanjang SIM /STN K di kantor polisi, layanan pengurusan sertifikat tanah di kantor pertanahan masih jauh dari memuaskan. “Jutaan (warga) belum punya sertifikat tanah karena ruwet urusan-(nya di) BPN. Dari saya lahir sampai sekarang masih begitu. Ini nggak bisa lagi diteruskan. BPN harus membuat sistem yang bisa membuat pengurusan sertifikat itu bisa cepat,” kata Jokowi dalam sebuah acara di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).

Jatmiko (42), warga Komplek Timah, Fatmawati, Jakarta Selatan, misalnya, mengaku sudah satu bulan lebih bolak-balik kelurahankantor kecamatan-kantor pertanahan untuk mengurus peralihan hak atas tanah (rumah) yang baru dibelinya beberapa bulan lalu. Selama wara-wiri itu ia sudah menghabiskan biaya hampir Rp1 juta. “Ada saja yang kurang. Legalisir (KTP dan KK)-lah, copy AJB (Akta Jual Beli) yang harus ditandatangani penjuallah, macam-macam. Duit keluar terus. Ngukur tanah juga (masih) harus ngasih ke petugasnya. Pas AJB keluar, bayar lagi beberapa ratus ribu, istilahnya biaya pengambilan,” tutur pedagang elektronik di Ciputat, Tangerang Selatan-Banten, itu, di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Jalan H Alwi, Tanjung Barat, pertengahan Juli lalu.

Saat disambangi siang, suasana kantor itu tampak riuh. Orang hilir mudik membawa tumpukan map. Antre di loket yang satu, pindah ke loket yang lain. Housing- Estate mendatangi bagian informasi untuk menanyakan cara mengurus peralihan hak (istilah pasarnya balik nama) itu. “Bawa saja surat-suratnya. AJB, sertifikat asli, (bukti pembayaran) BPHTB dan PBB terakhir, serta fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir. Sekarang Anda ke koperasi minta map balik nama,” kata seorang pegawai perempuan terburu-buru.

 

Baca selengkapnya di Majalah HousingEstate Edisi Februari 2017, dapatkan di toko buku atau agen terdekat. (Lihat: Daftar Retailer) atau Unduh versi digitalnya WayangForce & Scoop.


Leave a Reply