Majalah Housing Estate Edisi Mei 2016

majalah-properti-housing-estate-mei-2016

Pembaca terhormat, Sepanjang bulan April 2016 kita disuguhi tontonan empat aksi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua di antaranya terkait dengan bisnis properti atau developer besar. OTT terhadap anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi misalnya, berhubungan dengan penetapan zonasi dan tata ruang pulau hasil reklamasi di pantai utara Jakarta. Dua developer yang diduga terlibat adalah Agung PT Podomoro Land Tbk (APLN) dan Agung Sedayu Group (ASG).

Wakil rakyat dari Partai Gerindra itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, menyusul kemudian Presdir APLN Ariesman Widjaja dan pegawai APLN Triananda Prihantoro. Sementara bos ASG Sugianto Kusuma alias Aguan dan Dirut ASG Richard Halim Kusuma (anak Aguan) diperiksa sebagai saksi dan dicegah KPK bepergian ke luar negeri. Diperiksa juga Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, Dirut PT Kapuk Naga Indah, anak usaha ASG yang menggarap lima pulau di proyek reklamasi itu. Nono yang perwira tinggi Marinir TNI AL itu pernah menjadi Danpaspampres dan Kepala Basarnas. Kasus ini kami bahas di rubrik Aktual, terutama dari sisi kepentingan konsumen yang sudah terlanjur membeli properti di atas proyek reklamasi itu secara indent.

Selang tiga minggu, KPK kembali melakukan OTT. Kali ini yang terjerat Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Edy diduga menerima suap dari seorang eksekutif puncak PT Paramount Enterprise. Kendati kasusnya terkait perkara sengketa di perusahaan berbeda yang melibatkan eksekutif yang sama, penangkapan itu tetaplah “mencemarkan” perusahaan developer. Paramount Enterprise adalah perusahaan yang antara lain mengembangkan kota baru Paramount Land (700 ha) di Tangerang-Banten. KPK sudah menggeledah kantor eksekutif puncak itu di Paramount Enterprise.

Di luar itu ada juga kasus Panama Papers yang mencantumkan begitu banyak nama developer Indonesia yang membuka perusahaan “kota surat” di negeri bebas pajak, yang diduga sebagai upaya menghindari pajak. Kemudian kasus penangkapan Samadikun Hartono di Shanghai, China. Ini orang sudah divonis penjara empat tahun dalam kasus penyelewengan BLBI di Bank Modern tahun 2003, tapi kabur ke luar negeri sebelum menjalani vonis. Selain pemilik bank, Samadikun juga pemilik perusahaan developer PT Modernland Realty Tbk yang sejak dia kabur dikelola kerabatnya. Salah satu proyek besarnya adalah Kota Modern (400 ha) Tangerang.

“Hampir semua proyek properti itu korup,” kata arsitek dan perencana kota Marco Kusumawijaya. Pasalnya, perizinan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah proyek begitu banyak dan prosedurnya berbelit, yang kesemuanya melibatkan birokrat. Sekarang kolusi yang selama ini hanya isu itu dikonfirmasi KPK melalui OTT. Awan gelap sedang menaungi jagat bisnis properti setelah terbungkuk-bungkuk didera aturan LTV dari Bank Indonesia.

Sementara itu Liputan Utama mengangkat tema pilihan rumah/ apartemen di Jakarta seharga di bawah Rp1 miliar, untuk membantu konsumen mencari hunian yang terjangkau di Ibu Kota. Di Jakarta hunian senilai itu tergolong rumah menengah ke bawah yang tidak dikenai PBB. Kami ulas juga tren rumah kos yang makin banyak ditawarkan developer di Tren Properti dan kiat berinvestasi yang menguntungkan di rubrik Tips. Sedangkan di Homeloan kami kupas fitur KPR transparan yang layak dipilih untuk membiayai pembelian properti baik untuk investasi maupun dihuni sendiri.

Di sesi gaya hidup kami ketengahkan perpustakaan umum terbaru yang dibangun Pemprov DKI Jakarta, rumah pembaca berkonsep resort di Vimala Hills, Bogor, desain interior berkonsep etalase pada apartemen tipe kecil, aneka perabot dari bahan bekas, serta perabot dari perpaduan kayu dan logam. Di sesi bahan bangunan ada info produk bahan bangunan terbaru, dan rancangan rumah dua lantai dengan fasad seperti rumah satu lantai. Tentu masih banyak rubrik menarik lain seperti Sosok, Tamu Kita, Jasa Properti, Info Produk dan lain-lain. Selamat membaca.



Leave a Reply